Undangan Pelatihan & Ujian Pengadaan Barang Jasa 19-22 Januari 2015

BARU! Telah dibuka Program S1 & S2 Manajemen Pengadaan & Suplai STIE IPWIJA DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI BIDANG PENGADAAN DAN SUPLAI,

UNDANGAN 19-22 JANUARI 2015

Dengan hormat,

Bersama ini LKPM IPWI – STIE IPWIJA terakreditasi LKPP No. AKR 044-12.12, mengundang Saudara untuk mengikuti:

- Pelatihan / Bimtek Sertifikasi PBJ Berbasis Perpres 70 Tahun 2012

- Panduan e-Procurement / Pengadaan Secara Elektronik LPSE

- Ujian Berbasis Komputer / Ujian Online LKPP

(Wajib bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD dan Rekanan Pemerintah)

Diselenggarakan tiap bulan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia

Biaya Paket Pelatihan dan Ujian Berbasis Komputer LKPP: Rp 3.500.000,-

Pembayaran DP 50% paling lambat 7 hari sebelum acara dimulai mohon ditransfer ke:

Bank Permata cab. Adhi Graha Jakarta. no.rek. 0701535227 an. PT. IPWI JAYA

Mohon segera konfirmasi kehadiran di Kota dan Tanggal yang Saudara pilih:

Hubungi: LKPM IPWI Call Center: 021-98056228

Bp. Juniarto (Direktur Utama): 081210163798

Bp. Bambang TC (Direktur Marketing): 082225705100

Bp. Agung (Direktur Program): 087775932249

Ibu Nunung (Direktur Pelaksana): 085890962273

Kirim email ke: admin@lkpmipwi.com

 

Mohon DOWNLOAD, EDIT dan PRINT SURAT UNDANGAN di bawah ini.

Pada baris setelah Kepada Yth, Ganti dengan Nama Saudara, Instansi dan Alamat

DOWNLOAD DAN PRINT UNDANGAN

KLIK DI SINI UNTUK MENDAFTAR
 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

LKPM STIE IPWIJA

DR. Juniarto Prasetyo

Direktur Utama

Dibuka Pendaftaran Ujian Sertifikasi Profesi Kominfo & TIK

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, ahli jaringan komputer dan lainnya.
Untuk itu LKPM IPWI membuka pendaftaran Ujian Sertifikasi Profesi Komunikasi dan Informatika Bidang Jaringan Komputer.
Hubungi: LKPM IPWI Call Center: 021-98056228, Bp. Juniarto (Direktur Utama): 081210163798, Bp. Bambang TC (Direktur Marketing): 082225705100, Bp. Agung (Direktur Program): 087775932249, Ibu Nunung (Direktur Pelaksana): 085890962273
Kirim email ke: admin@lkpmipwi.com

Undangan Pelatihan+Ujian Pengadaan Barang/Jasa 19-22 Januari 2015

BARU! Telah dibuka Program S1 & S2 Manajemen Pengadaan & Suplai STIE IPWIJA DALAM UPAYA MENCEGAH KORUPSI BIDANG PENGADAAN DAN SUPLAI, 

UNDANGAN 19-22 JANUARI 2015

Dengan hormat,

Bersama ini LKPM IPWI – STIE IPWIJA terakreditasi LKPP No. AKR 044-12.12, mengundang Saudara untuk mengikuti:

- Pelatihan / Bimtek Sertifikasi PBJ Berbasis Perpres 70 Tahun 2012

- Panduan e-Procurement / Pengadaan Secara Elektronik LPSE

- Ujian Berbasis Komputer / Ujian Online LKPP

(Wajib bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN, BUMD dan Rekanan Pemerintah)

Diselenggarakan tiap bulan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia

Biaya Paket Pelatihan dan Ujian Berbasis Komputer LKPP: Rp 3.500.000,-

Pembayaran DP 50% paling lambat 7 hari sebelum acara dimulai mohon ditransfer ke:

Bank Permata cab. Adhi Graha Jakarta. no.rek. 0701535227 an. PT. IPWI JAYA

Mohon segera konfirmasi kehadiran di Kota dan Tanggal yang Saudara pilih:

Hubungi: LKPM IPWI Call Center: 021-98056228

Bp. Juniarto (Direktur Utama): 081210163798

Bp. Bambang TC (Direktur Marketing): 082225705100

Bp. Agung (Direktur Program): 087775932249

Ibu Nunung (Direktur Pelaksana): 085890962273

Kirim email ke: admin@lkpmipwi.com

 

Mohon DOWNLOAD, EDIT dan PRINT SURAT UNDANGAN di bawah ini.

Pada baris setelah Kepada Yth, Ganti dengan Nama Saudara, Instansi dan Alamat

DOWNLOAD DAN PRINT UNDANGAN

KLIK DI SINI UNTUK MENDAFTAR
 

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 

Hormat kami,

LKPM STIE IPWIJA

DR. Juniarto Prasetyo

Direktur Utama

Staf Pengajar Program Sarjana dan Magister Manajemen Pengadaan dan Suplai

STRUKTURAL STIE IPWIJA:

Ketua STIE IPWIJA: Dr. Suyanto, SE., MM., M.Ak.
Wakil Ketua STIE IPWIJA: Drs. Juniarto R. Prasetyo, MPM., Ed.D.
Ketua Program S2 Magister Manajemen: Dr. Heru Mulyanto, Se., MM.
Ketua Program S1 Manajemen: YI. Gunawan, SE., MM.

STAF PENGAJAR STIE IPWIJA:

Prof. Dr. Kartomo Wirosuhardjo, MA.
Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc
Prof. J. Supranto, MA, APU
Prof. Dr. Hamdi Hadi, DEA
Prof. Dr. Agus Suradika, M.Pd
Prof. Dr. Thamrin Abdullah, MM, M.Pd
Prof. Dr. Faisal Santiago, SH, MM
Prof. Dr. Ratlan Pardede, MM
Prof. Dr. Moh. Sidik Priadana, MS
Prof. Dr. Sumaryoto, SE, MM
Dr. Suyanto, SE, MM, M.Ak
Dr. Ir. Eddy Herjanto, SE, M.Sc
Dr. Soeratno, SE, MM
Dr. Anik Tri Suwarni, MM
Drs. Bambang Tri Cahyono, M.Ec., Ph.D.
Drs. Juniarto Royo Prasetyo, MPM, Ed.D
Drs. Haryanto Guyub, MM, DBA
Ir. Besar Agung Martono, MM, DBA
Ir. Jen Z.A. Hans, M.Sc, Ph.D
Ir. Hari Miarsono, M.Arch, Ph.D
R.B. Agus Sutanto, M.Sc, Ph.D
Dr. Dra. Sri Lestari Prasilowati, MA
Dr. Syarief Hasan, SE, MM, MBA
Dr. Anna Wulandari, SE, MM
Dr. Heru Mulyanto, SE, MM
Dr. Hery Margono, MM
Dr. Syamsu Hariono, SE, MM
Dr. Anwar Sanusi, SH, S.Pel, MM

PRAKTISI PENGADAAN DAN SUPLAI

Drs. Willem Siahaya, MBA, BCM, CPM
Ir. Agus Rahardjo, MSM
Ir. Eiko Whismulyadi, MA
Prof. Ir. Himawan Adinegoro, M.Sc., DFT, APU
Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng
Dr. Robin Asad Suryo, M.A
Ir. Ikak G. Patriastomo, MSP
Ir. Djamaludin Abubakar, M.Sc
Ir. Dharma Nursani., M.Sc., Ph.D
Dr. Ir. Wahyu Pudjo Haryoko, MM
Ir. Arif Rachman Hakim, MSPE
Ir. Sonny Sumarsono, MBA, PMP, CSCM
Ir. Khairul Rizal, MBA
Andi Zabur, MBA, S.Kom., Ssi, MCP-CH
Muh. Nur Yahya, SE, MM, Msi, Ak. BKP
Ir. Ignatius Suranto, MSc.
Nandang Sutisna, SSI.,MT
Ir. Harmawan Kaeni
Khalid Mustafa, ST
Ir. Sudarisman
Drs. Dwi Satrianto
Hafiz Ashady, Ak

Program Baru: Sarjana dan Magister Manajemen Pengadaan dan Suplai

Pengadaan dan Suplai merupakan kegiatan yang strategis dalam penyelenggaraan bisnis dan negara. Rata-rata 70 persen dari anggaran belanja perusahaan atau negara dialokasikan pada sektor pengadaan dan suplai. Pengadaan dan suplai merupakan profit center, karena terlibat langsung dalam proses dan penentuan biaya produksi dan berakibat terhadap kinerja serta keuntungan perusahaan.

Pelaksanaan pengadaan dan suplai dilaksanakan sesuai prinsip efektif, efisien, adil, persaingan usaha sehat, transparan, berwawasan lingkungan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta sesuai metoda, prinsip, norma dan etika yang yang baku. Pengadaan dan suplai kredibel untuk mensejahterakan masyarakat, membutuhkan SDM pengadaan yang kompeten, profesional dan beretika serta bermroral tinggi.

Jenjang karir tenaga pelaksana pengadaan telah diakui dan terbuka lebar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya.

Pengembangan SDM Pengadaan dan Suplai melalui pendidikan tinggi diharapkan dapat menjadi profesional pengadaan dan suplai dalam menjalankan kegiatan pengadaan di bidang bisnis maupun sebagai pejabat fungsional pengelola pengadaan dan suplai.

Program Magister Manajemen STIE Institut Pengembangan Wirausaha Indonesia (IPWI) Jakarta, Konsentrasi Manajemen Pengadaan dan Suplai memberi kesempatan kepada semua lulusan Sarjana dari berbagai jurusan untuk meningkatkan kompetensi pengadaan dan suplai dengan mengikuti pendidikan tinggi Strata Dua (S2). Para lulusan disamping menyandang gelar Magister Manajemen, juga berkesempatan untuk meraih Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

 

Simulasi Ujian April 2013 Bag.1

 

Bagian I. Soal Tipe Benar / Salah – terdapat 25 Soal dengan bobot 2. Jadi jika benar semua skor = 50.1. Masa sanggahan banding Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan adalah selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan.Benar

Salah

2. Pada pekerjaan kosntruksi untuk usaha kecil nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan.

.Benar

Salah

3. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode pemasukan penawaran ialah tingkat kompleksitas pekerjaan.

Benar

Salah

4. Untuk pekerjaan yang kompleks agar terdapat persaingan yang luas maka evaluai kualifikasi didlakukan setelah para penyedia barang/jasa dalam jumlah besar memasukkan penawaran.

Benar

Salah

5. Pada prakualifikasi seleksi umum tidak boleh mensyaratkan harus memiliki pengalaman pekerjaan sejenis.

Benar

Salah

6. Spesifikasi teknis dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa disusun dengan mempelajari spesifikaksi barang yang telah dikenal baikmkinerjanya kemudian mengurangi bagian yang kurang penting (hal-hal yang dianggap masalah kecil) dari spesifikasi tersebut dan selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Benar

Salah

7. Masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumumman hasil kualifikasi.

Benar

Salah

8. ULP mengumumkan perubahan jadeal perubahan pelaksanaan pengadaan kepada PA karena kondisi lapangan pada saat akan diadakan pelelangan sudah banyak berbeda dengan kondisi saat pembuatan rencana awal.

Benar

Salah

9. Pada prakualifikasi seleksi mumum tidak berlaku persyaratan Kemampuan Dasar (KD).

Benar

Salah

10. Jadwal kegiatan pemilihan pengadaan barang/jasa dapat diubah setelah rapat penjelasan.

Benar

Salah

11. Sifat pekerjaan (kompleks atau sederhana) sangat menentukan dalam menetapkan cara penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa.

Benar

Salah

12. Apabila dalam suatu kantor tidak memiliki PPK maka PA dapat melimpahkan kewenangan menetapkan spesifikasi barang/jasa kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Benar

Salah

13. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan barang/jasa ialah tugas ULP.

Benar

Salah

14. Kepala ULP Kabupaten membuat laporan kegiatan tahunan pengadaan barang/jasa kepada Bupati.

Benar

Salah

15. ULP menetapkan spesifikasi teknis barang yang telah dikaji ulang dengan memperhatikan kondisi, waktu dan kebutuhan terkini barang yang dibutuhkan.

Benar

Salah

16. Urutan proses evaluasi jasa konstruksi berdasarkan biaya terendah ialah evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan negosiasi terhadap peserta yang memiliki nilai teknis terbaik.

Benar

Salah

17. Tim Perncana Swakelola mempunyai tugas dan beranggung jawab dalam menyususn KAK, membuat gambar rencana kerja dan/atau spesifikasi teknis.

Benar

Salah

18. Untuk pekerjaan konsultansi dalam keadaan darurat tanggal SPMK mendahului tanggal penandatangnan kontk.

Benar

Salah

19. Rincian anggaran swakelola dapat diubah oleh Tim Pengawas Swakelola apabila dijumpai ketidak sesuaian rencana dan kondisi di lapangan.

Benar

Salah

20, Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan swakelola digunakan untuk pedoman evaluasi teknis penawaran.

Benar

Salah

21. Dokumen terkait HPS harus didokumentasikan seara baik oleh PPK.

Benar

Salah

22. Oleh kakrena tidak akan berpengaruh terhadap harga-harga penawaran yang telah masuk penyebab diundurkannya pembukaan penawaran tidak harus dijelaskan dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran.

Benar

Salah

23. Untuk perusahaan yang bermitra, pendaftaran dilakukan oleh pejabat yang menuurut perjanjian kerja selama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

Benar

Salah

24. Dalam penetapan pemenang pelelangan Pokja ULP wajib meminta pertimbangan kepada Kepala ULP.

Benar

Salah

25. Untuk memperoleh penyedia barang/jasa yang berkinerja baik, maka metoda penilaian kualifikasi harus menggunakan prakualifikasi.

Benar

Salah


Score =

Correct answers: drag baris berikut ini

1.S 2.B 3.B 4.S 5.B 6.S 7.S 8.S 9.B 10.S 11.B 12.S 13.B 14.B 15.S 16.B 17.S 18.S 19.B 20.B 21.S 22.S 23.S 24.S 25.S

Terima kasih atas partisipasi Saudara. Selanjutnya kami akan menghubungi Saudara.

Penjelasan lebih lanjut, Mohon PRINT UNDANGAN di bawah ini:

DOWNLOAD DAN PRINT UNDANGAN

 

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Agung Martono
admin@lkpmipwi.com
www.lkpmipwi.com

Simulasi Ujian Online LKPP Bagian III

Bagian III. Studi Kasus. 10 Soal Bobot 4. Nilai Max 40

 

1. 81. Dalam suatu seleksi jasa konsultansi dengan metode evaluasi biaya terendah satu sampul dengan sistem kontrak yang total harga penawarannya mengikat. ULP melakukan pembukaan penawaran yang dilanjutkan dengan evaluasi. Mana langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh ULP dari empat langkah berikut ini ?A. Melakukan pembukaan dokumen penawaran, melakukan evaluasi administrasi dan teknis dan menunjuk penawaran terendah yang lulus ambang batas teknis sebagai calon pemenang.B. Melakukan pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis dan bagi yang lulus administrasi dan teknis dilanjutkan pembukaan dokumen harga.C. Melakukan pembukaan dokumen harga dan menetapkan harga penawaran terendah sebagai pemenang seleksi.D. Melakukan pembukaan dokumen harga dan selanjutnya melakukan koreksi aritmatik dan yang menawarkan harga terendah setelah koreksi aritmatik ditunjuk sebagai pemenang seleksi.
2. 82. Setelah penunjukan penyedia sebagai pemenang dalam proses pemilihan tetapi sebelum penandatanganan kontrak, diadakan pertemuan untuk persiapan kontrak antara pihak pertama (PPK) dan pihak kedua (Penyedia Terpilih). Terkait kasus diatas, manakah pernyataan yang anda anggap paling tepat ?A. PPK dan Penyedia diperkenankan mengubah volume pekerjaan sebelum penandatanganan kontrak.B. PPK dan Penyedia diperkenankan mengubah spesifikasi pekerjaan sebelum penandatanganan kontrak.

C. PPK dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi dokumen pengadaan sampai dengan penandatanganan kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.

D. PPK dan Penyedia diperkenankan mengubah personil inti sebelum penandatanganan kontrak karena hal ini akan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut.

3. 83. Inti dalam pengkajian ulang KAK suatu pekerjaan jasa konsultansi oleh PPK dan ULP ialah untuk kejelasan sehingga tidak ada ketentuan yang dilanggar. Berkaitan dengan hal itu, manakah pernyataan dibawah ini yang paling benar ?

A. Meneliti dan memastikan kejelasan kegiatan uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan.

B. Meneliti dan memastikan tentang jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat.

C. Meneliti dan memastikan kejelasan kualifikasi tenaga ahli yang mengarah kepada individu tertentu.

D. Meneliti dan memastikan kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

4. 84. Setelah diberi uang muka sering digunakan untuk keperluan pekerjaan lain (tambal sulam) sesuai dengan keperluan manajemen perusahaan, sehingga perlu pengendalian/pengawasan dalam penggunaan uang muka. Manakah pilihan jawaban Anda terhadap hal diatas ?

A. Uang muka boleh digunakan untuk apa pun karena sudah menjadi hak penyedia.

B. Uang muka harus digunakan sesuai peruntukannya, sebagaimana dalam surat permohonan dengan pengawasan, karena sudah disetujui PPK.

C. Kalau menyimpang, uang muka dicabut.

D. Kontrak diputus bila menyimpang penggunaannya.

5. 85. Satker pada kementerian merencanakan untuk meningkatkan kinerja dengan kegiatan Peningkatan Sumber Daya Keuangan Instansi senilai Rp. 500 juta dengan rincian : Pembuatan sistem informasi manajemen (SIM) sederhana Rp. 150 jt, komputer PC dan server Rp. 200 jt serta pelatihan penerapan sistem informasi keuangan Rp. 150 jt, kegiatan tersebut dibuat dalam satu paket. Setelah dilakukan pengkajian ulang paket, usulan perubahan yang benar ialah :

A. Seharusnya dibuat 3 paket pengadaan yaitu : 1 paket pembuatan SIM sederhana Rp. 150 jt termasuk honor narasumber dalam kegiatan pelatihan penerapan SIM, 1 paket pengadaan komputer PC dan server Rp. 200 jt dan 1 paket pelatihan dengan swakelola Rp. 150 jt diluar honor narasumber.

B. Seharusnya dibuat 2 paket pengadaan yaitu : 1 paket pembuatan SIM sederhana Rp. 150 jt dan 1 paket pengadaan komputer PC dan server serta pelatihannya Rp. 350 jt.

C. Penetapan 1 paket pengadaan sudah benar tanpa usulan perubahan paket.

D. Seharusnya dibuat 4 paket pengadaan yaitu : 1 paket pembuatan SIM Rp. 150 jt, 1 paket pengadaan komputer PC Rp. 100 jt, 1 paket pengadaan server Rp. 100 jt, dan 1 paket pelatihan swakelola Rp. 150 jt.

6. 86. Suatu dinas memerlukan pekerjaan pemeliharaan, instalasi/peralatan khusus dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 3 miliar dan belum menemukan metode pengadaan yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Di bawah ini terdapat empat pilihan yang tersedia, manakah pilihan yang paling tepat ?

A. Melakukan pelelangan umum agar diperoleh penyedia yang kompeten.

B. Melakukan pelelangan terbatas mengingat pekerjaan ini spesifik.

C. Melakukan penunjukan langsung apabila penyedia yang bersangkutan memiliki hak paten.

D. Melakukan pelelangan sederhana mengingat nilainya di bawah Rp. 5 milliar

7. 87. Pada saat lelang tidak ditetapkan sejak awal jenis kontraknya, pada saat evaluasi dilakukan koreksi aritmatik. Apa pendapat anda tentang hal ini ?

A. Seharusnya jenis kontraknya yang dipakai sudah ditetapkan di dalam dokumen pengadaan. Kalau tidak, dokumen pengadaan dinilai cacat. Kalau hal ini sudah terlanjur sampai pada tahap evaluasi, lelang bisa dinyatakan gagal dan diulang.

B. Lelang jalan terus, mengikuti sifat pekerjaan, dan lebih tepat menggunakan jenis kontrak lump sum atau harga satuan.

C. Lelang jalan terus dan tetap dilakukan koreksi aritmatik terhadap volume, volume kali harga satuan dan penjumlahan, meskipun pekerjaan sebenarnya lebih tepat untuk jenis kontrak lump sum.

D. Jenis kontrak yang dipakai dipaksakan harga satuan saja agar lebih adil.

8. 88. Berkaitan dengan masa pemeliharaan, manakah pengaturan yang benar ?

A. Masa pemeliharaan ditentukan sesuai dengan kontrak secara bebas.

B. Pada setiap pembayaran termin tidak perlu dipotong untuk uang pemeliharaan atau uang retensi sebesar 10%, karena akan diganti jaminan pemeliharaan.

C. Pembayaran bisa dilakukan 100% dengan syarat pelaksana harus menyerahkan jaminan pemeliharaan 5%.

D. Dipotong uang retensi 5%, bisa dibayarkan kembali pada penyerahan pertama, sehingga pada masa pemeliharaan uang retensi 5% sudah habis dan tidak perlu jaminan pemeliharaan.

9. 89. Apakah penyedia barang/jasa harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK dan berapa uang muka yang bisa diberikan ?

A. Harus dibuat, besarnya sesuai dengan kebutuhan.

B. Otomatis bisa diberikan.

C. Dibuat permohonan dan peruntukannya, modal usaha kecil maksimal 30 % dan usaha non kecil 20 %.

D. Tidak perlu.

10. 90. Dalam melaksanakan pengkajian ulang terhadap HPS yang telah ditetapkan oleh PPK, anggota pokja ULP berbeda pendapat tentang konsep penyusunan HPS barang yang mungkin terpengaruh oleh penyusunan untuk pekerjaan konstruksi. Mana diantara empat pendapat dibawah ini yang paling benar ?

A. Besarnya nilai HPS bergantung pada spesifikasi barang yang akan diadakan dan karena merupakan batas tertinggi harga penawaran yang dapat memenangkan pelelangan. Penyusunan HPS harus menggunakan spesifikasi tercanggih.

B. Dalam setiap penyusunan HPS harus dibuat analisis harga satuan pekerjaan yang terperinci dan terdiri dari harga satuan dasar bahan, harga satuan dasar alat, dan harga satuan dasar upah.

C. Dalam menyusun HPS barang diperlukan pembuatan analisa harga satuan dasar dan harus ditambah faktor keuntungan yang besarnya bergantung antara lain ketat atau tidaknya persaingan.

D. Dalam menyusun HPS barang seperti barang elektronik, PPK menyusun harga barang berdasarkan harga pasar yang sudah termasuk ongkos angkut/kirim.


Score =

Correct answers:

81.A 82.D 83.A 84.B 85.A 86.C 87.A 88.C 89.C 90.D

DAFTAR DI SINI

Terima kasih atas partisipasi Saudara. Selanjutnya kami akan menghubungi Saudara.

Penjelasan lebih lanjut, Mohon PRINT UNDANGAN di bawah ini:

DOWNLOAD DAN PRINT UNDANGAN

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Agung Martono
admin@lkpmipwi.com
www.lkpmipwi.com

Simulasi Ujian Online LKPP Bagian II

Bagian II. Tipe Soal Pilihan Ganda. Bobot 3. Nilai Max 165

 

1. 26. Dalam mengkaji ulang KAK satu di antaranya ialah kejelasan analisis kebutuhan tenaga ahli. Hal-hal yang dikaji ialah hubungan antara :
A. Analisis kebutuhan tenaga ahli dengan pengadaan barang atau pengadaan pekerjaan konstruksi
B. Analisis kebutuhan tenaga ahli dengan ruang lingkup, out put yang diinginkan, kualifikasi dan jenis tenaga ahli, dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
C. Analisis kebutuhan tenaga ahli dengan ketersediaan dana pada akhir tahun anggaran dan sisa anggaran MAK lain
D. Analisis kebutuhan tenaga ahli dengan jumlah pegawai instansi, lokasi pekerjaan dan waktu pembayaran2. 27. Suatu kegiatan pelatihan senilai Rp. 150 jt dilaksanakan secara swakelola. Untuk itu diperlukan modul yang harus disusun oleh seorang konsultan perseorangan dengan nilai Rp. 50 jt, tetapi anggarannya tidak tersedia. Terhadap kondisi tersebut yang perlu dilakukan ialah :
A. Honor /gaji tenaga ahli perorangan dihitung oleh tim perencanaan dalam RAB tanpa usulan perubahan/revisi DIPA/DPA.
B. Honor/gaji tenaga ahli perorangan dihitung oleh tim perencanaan dalam RAB setelah revisi DIPA/DPA sendiri.
C. Honor/gaji tenaga ahli perorangan tidak dimasukkan oleh Tim perencanaan dalam RAB dan tidak dilakukan revisi DIPA/DPA yang diusulkan kepada PPK.
D. PPK mengusulkan kepada PA/KPA untuk melakukan revisi anggaran berdasarkan masukan dari tim perencana untuk pengadaan jasa konsultan.3. 28. Agar pelaksanaan pekerjaan bisa terlaksana dengan baik, pada saat menyusun dokumen pemilihan, yang harus diperhatikan ialah :
A. Spesifikasi harus sesuai dengan merek terbaik.
B. Jadwal dibuat sesingkat mungkin.
C. Menggunakan dokumen standar sesuai dengan jenis pengadaan.
D. Metode evaluasi tidak perlu ditulis dengan rinci.4. 29. Untuk mengurangi resiko agar penyedia barang tidak mundur dalam proses pemilihan, penyedia harus menyerahkan :
A. Surat jaminan penawaran.
B. Surat jaminan uang muka.
C. Surat Jaminan pelaksanaan.
D. Surat jaminan pemeliharaan.5. 30. Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka ULP memberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
A. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau seleksi dinyatakan gagal.
B. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan ULP mengeluarkan SPPBJ.
C. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan penunjukan langsung untuk mempercepat proses pengadaan.
D. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang dan PA/KPA mengeluarkan SPPBJ.6. 31. Dalam pelelangan kegiatan jasa konsultansi, pihak yang berwenang menerbitkan SPMK ialah :
A. ULP.
B. Panitia Pengadaan.
C. PPK.
D. PA/KPA.7. 32. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadinya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan antara peserta, anggota pokja ULP dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan peserta), anggota pokja ULP dan PPK yang terlibat persekongkolan :
A. Diganti dan dimasukkan dalam daftar hitam.
B. Diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana, dan proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lain yang tidak terlibat.
C. Diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana dan dilakukan pelelangan ulang dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memasukkan ulang dokumen penawaran.
D. Diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana dan dilakukan proses evaluasi ulang terhadap dokumen penawaran yang telah disampaikan oleh seluruh peserta.

8. 33. ULP membuka sampul I dari seleksi umum di hadapan peserta, memeriksa dan menunjukkan di hadapan peserta mengenai kelengkapan sampul I yang sekurang kurangnya meliputi :
A. Surat penawaran yang tercantum masa penawaran tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya serta dokumen penawaran teknis.
B. Surat penawaran yang mencantumkan masa berlakunya penawaran tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya.
C. Surat penawaran yang mencantumkan masa berlaku penawaran dan penawaran biaya serta dokumen penawaran teknis.
D. Surat penawaran yang mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi tidak mencantumkan penawaran biaya, dokumen kualifikasi serta dokumen penawaran teknis.

9. 34. Yang tidak termasuk jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran ialah :
A. Kontrak lump sum.
B. Kontrak harga satuan.
C. Kontrak lump sum dan harga satuan.
D. Kontrak tahun jamak.

10. 35. Jika dalam laporan hasil pekerjaan pekerjaan konstruksi terdapat kekurangan-kekurangan maka :
A. Penyedia harus memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan-kekurangan sesuai dengan yang diinstruksikan oleh PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan kepada PPK.
B. Penyedia tidak dikenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan
C. Penyedia jasa konsultan tersebut tidak diberikan teguran.
D. Jika perbaikannya akan melampaui masa kontrak penyedia wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan.

11. 36. Pengadaan alat kesehatan senilai Rp. 250 jt paling tepat dilaksanakan dengan:
A. Metode kontes.
B. Metode penunjukan langsung.
C. Metode pelelangan sederhana.
D. Metode pengadaan langsung.

12. 37. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep kontrak yang bernilai Rp. 150 jt rupiah meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf dengan cara :
A. Membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar dokumen kontrak.
B. Membubuhkan paraf pada setiap lembar dokumen kontrak.
C. Membubuhkan stempel masing-masing pada setiap lembar dokumen kontrak.
D. Menugaskan ahli hukum profesional masing-masing untuk meneliti dokumen kontrak.

13. 38. Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran :
A. Merupakan tindakan pengunduran diri dari keikutsertaan dalam seleksi.
B. Dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
C. Dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran jika tanpa alasan yang jelas.
D. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

14. 39. Pada dokumen anggaran belanja untuk pengadaan konsultan senilai Rp. 600 jt. Namun PA/KPA memutuskan agar pelaksanaan pengadaan dilakukan dalam 12 paket masing masing Rp. 50 jt sehingga dapat dilakukan pengadaan langsung. Penyataan yang benar berdasarkan hasil pengkajian paket ialah :
A. Pemaketan sudah benar sehingga tidak perlu usulan perubahan paket.
B. Pemaketan sudah benar karena sesuai dengan kebijakan umum pengadaan yaitu pemaketan wajib dibuat untuk pengusaha kecil.
C. Pemaketan salah karena paket tersebut berupaya untuk menghidari seleksi
D. Pemaketan salah karena pemaketan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan.

15. 40. Yang bukan merupakan isi dari Surat Perintah Kerja (SPK) :
A. Judul SPK.
B. Nomor dan tanggal SPK.
C. Nomor dan tanggal surat permintaan penawaran.
D. Nomor dan alamat PA/KPA.

16. 41. Yang tidak termasuk dalam tahapan penunjukan langsung bukan untuk penanganan darurat ialah :
A. Undangan kepada peserta terpilih dilampiri dokumen pengadaan.
B. Pemasukan dokumen kualifikasi.
C. Evaluasi kualifikasi.
D. Evaluasi sampul dua.

17. 42. Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan setiap triwulan disampaikan oleh :
A. PPK kepada PA/KPA.
B. ULP kepada PPK.
C. PPHP kepada PPK.
D. PPHP kepada PA/KPA.

18. 43. Apabila terbukti ULP melakukan kecurangan dalam mengumumkan pelaksanaan pengadaan, maka ULP :
A. Dikenakan sanksi administrasi, dimasukkan dalam daftar hitam, ganti rugi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
B. Dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
C. Dikenakan sanksi administrasi, digugat ke pengadilan Negeri dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
D. Dikenakan sanksi administrasi, dilaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. 44. Laporan proses dan hasil pemilihan penyedia barang/jasa disampaikan kepada PA oleh :
A. Konsultan Pengawas.
B. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
C. ULP/Pejabat Pengadaan.
D. Penyedia.

20. 45. Dalam hal pelaksanaan swakelola oleh instansi pengguna anggaran jika diperlukan tenaga ahli perorangan yang dikontrak senilai Rp. 51 jt, hal yang perlu dilakukan oleh Tim Swakelola adalah :
A. Tim perencana menyusun Kerangka Acuan Kerja yang didalamnya memuat tenaga ahli perorangan yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, mingguan dan harian.
B. Tim pelaksana tetap melaksanakan pekerjaan swakelola dengan menunjuk tenaga dari instansi sendiri.
C. Tim pelaksana melaksanakan pekerjaan swakelola dengan menunjuk tenaga ahli perseorangan dari instansi lain sebagai tenaga ahli.
D. Tim pelaksana melaksanakan pekerjaan swakelola dengan pengadaan tenaga ahli perseorangan dengan metode pengadaan langsung.

21. 46. Pada pelaksanaan Seleksi Sederhana metode evaluasi biaya terendah satu sampul, ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan atas penetapan peringkat teknis paling lambat :
A. 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
B. 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
C. 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
D. 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.

22. 47. Perubahan dokumen kualifikasi pada jasa konsultansi dapat dilakukan oleh Pokja ULP dengan ketentuan sebagai berikut :
A. Dapat dilakukan setelah batas akhir waktu penyampaian dokumen kualifikasi.
B. Setiap addendum merupakan bagian integral dari dokumen kualifikasi dan tidak perlu disampaikan kepada semua peserta.
C. Dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA.
D. Setiap addendum dokumen kualifikasi harus ditetapkan oleh Pokja ULP.

23. 48. Hal-hal yang tidak harus diperhatikan pada tahap penyiapan dokumen pemilihan ialah :
A. Syarat-syarat umum kontrak.
B. Syarat-syarat khusus kontrak.
C. Persyaratan kualifikasi peserta.
D. Waktu yang tersedia untuk pengadaan.

24. 49. Pada pelaksanaan Seleksi Umum metode evaluasi biaya terendah satu sampul peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dengan tembusan kepada PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan :
A. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah.
B. Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah.
C. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah.
D. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima jawaban sanggah.

25. 50. Dalam pembukaan dokumen penawaran, dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila :
A. Peserta tersebut tidak hadir pada saat pembukaan penawaran.
B. Peserta yang mewakili penawaran tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan.
C. Dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan tanda sampul bertanda “PENARIKAN”.
D. Dokumen dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PERUBAHAN”.

26. 51. Dalam pelaksanaan seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul, apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, PPK meminta Pokja ULP untuk mengundang peserta :
A. Pemenang seleksi cadangan pertama untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi tersebut.
B. Peringkat teknis berikutnya untuk menghadiri acara pembukaan sampul II.
C. Peringkat teknis berikutnya yang telah lulus ambang batas nilai teknis untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi.
D. Peringkat teknis berikutnya yang telah lulus ambang batas nilai teknis (apabila ada) untuk menghadiri acara pembukaan sampul II.

27. 52. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadinya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP, dan/atau PPK dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta yang harus dilakukan terhadap peserta ialah :
A. Semua peserta yang mengikuti seleksi tersebut dimasukkan kedalam daftar hitam.
B. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dilaporkan ke KPK atas persekongkolannya.
C. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam daftar hitam.
D. Peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dimasukkan ke dalam daftar hitam.

28. 53. Pemaketan pengadaan jasa konsultansi berikut yang diperbolehkan adalah :
A. Menyatukan/memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi , sedangkan pekerjaan tersebut lebih efisien jika dilakukan pada lokasi masing-masing.
B. Menyatukan/menggabungkan beberapa paket yang jika dipisah dapat dilaksanakan usaha kecil.
C. Memecah pengadaan jasa konsultansi menjadi beberapa paket namun dilaksanakan dengan seleksi umum.
D. Memecah pengadaan jasa konsultansi menjadi beberapa paket yang dilaksanakan dengan pengadaan langsung.

29. 54. Nilai pekerjaan yang tercantum dalam pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa ialah :
A. Pagu Anggaran.
B. Harga Standar.
C. Harga Pasar.
D. Harga Perkiraan Sendiri.

30. 55. Pada seleksi umum metode evaluasi kualitas dua sampul ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Evaluasi sampul I yang antara lain memuat:
A. Nama seluruh peserta dari anggota pokja ULP yang menghadiri pembukaan penawaran.
B. Hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan ketidak lulusan peserta.
C. Nilai penawaran biaya diurutkan mulai dari nilai tertinggi.
D. Nilai penawaran yang melampaui pagu anggaran.

31. D. Nilai penawaran yang melampaui pagu anggaran.
56. Dalam rangka penyiapan penyusunan HPS suatu pekerjaan konstruksi, PPK harus mempelajari berbagai dokumen dan kondisi lapangan. Dari beberapa dokumen di bawah ini, manakah dokumen yang tidak terkait dengan penyusunan HPS :
A. Dokumen spesifikasi teknis pekerjaan.
B. Dokumen gambar-gambar pekerjaan yang akan dilaksanakan.
C. Dokumen syarat-syarat umum kontrak termasuk cara pembayaran.
D. Kondisi jalan masuk ke lokasi pekerjaan.

32. 57. Tim Perencanaan swakelola pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab anggaran membuat rincian biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan :
A. Tidak melampaui pagu anggaran dan HPS.
B. Tidak melampaui HPS.
C. Tidak melampaui pagu anggaran.
D. Tidak melampaui harga pasar yang berlaku.

33. 58. Dalam surat penawaran biaya ditemukan perbedaan antara harga penawaran yang ditulis dengan angka dan harga penawaran yang ditulis dengan huruf, maka:
A. Penawaran tersebut gugur.
B. Penawaran tidak gugur, yang dirujuk ialah penawaran yang ditulis dengan huruf.
C. Penawaran tidak gugur, penyedia diminta untuk memasukkan dokumen penawaran revisi.
D. Harga penawaran yang diakui ialah harga penawaran yang ditulis dengan angka.

34. 59. PPK tidak dapat menerbitkan surat penunjukkan pemenang nyedia barang/jasa apabila :
A. Semua sanggahan sudah dijawab oleh PPK.
B. Ada sanggahan pertama yang belum dijawab oleh ULP.
C. Sanggahan pertama tidak dapat diterima dan sudah dijawab oleh PPK.
D. Setelah masa sanggah pertama tidak ada sanggahan dari peserta lelang.

35. 60. Suatu ULP sudah diminta oleh PPK untuk segera melakukan pengadaan pekerjaan konstruksi mengingat pelaksanaan pekerjaan harus dapat diselesaikan dalam waktu 10 bulan dan karena itu harus segera menyiapkan dokumen pemilihan. Dalam penyusunan dokumen tersebut, mana dokumen pendukung yang tidak diperlukan ?
A. Spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
B. Gambar-gambar pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan.
C. Jaminan pemeliharaan.
D. Daftar kuantitas jenis pekerjaan.

36. 61. Proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia jasa konsultansi dilakukan :
A. Setelah pemasukan dokumen penawaran untuk konsultan berbentuk badan usaha.
B. Sebelum pemasukan dokumen penawaran untuk konsultan berbentuk badan usaha.
C. Bersamaan pemasukan dokumen penawaran untuk konsultan berbentuk badan usaha.
D. Sebelum pemasukan dokumen penawaran untuk konsultan berbentuk perseorangan.

37. 62. Metode penyampaian dokumen penawaran jasa konsultansi yang menggunakan 1 sampul paling tepat untuk :
A. Seleksi umum sistem evaluasi biaya terendah, pemilihan langsung, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara.
B. Seleksi umum sistem evaluasi biaya terendah, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara.
C. Seleksi umum sistem evaluasi kualitas, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara.
D. Seleksi umum sistem evaluasi biaya terendah, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, sayembara.

38. 63. ULP menyampaikan BAHS kepada PPK sebagai dasar untuk menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). SPPBJ harus diterbitkan oleh PPK :
A. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
B. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
C. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.
D. Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ULP menyampaikan BAHS kepada PPK.

39. 64. Terhadap pekerjaan jasa konsultansi, PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan kekurangan, penyedia wajib menyelesaikannya. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan tersebut :
A. PPK menugaskan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
B. PPK meminta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
C. PPK menugaskan Panitia/Pejabat Pengawas Pekerjaan.
D. PPK harus melaksanakannya sendiri karena merupakan tanggung jawabnya.

40. 65. Pada pekerjaan pembangunan gedung dan pengawasannya dengan nilai Rp. 3 miliar, ternyata pada dokumen anggaran tidak memuat biaya pendukung pelaksanaan pengadaan, maka yang sebaiknya dilakukan ialah :
A. ULP segera mengumumkan paket tersebut di website K/L/D/I, papan pengumuman resmi dan LPSE.
B. PPK segera menyusun dan menetapkan HPS.
C. PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran.
D. PA/KPA menginstruksikan agar sebagian biaya paket digunakan untuk biaya pendukung.

41. 66. Pengadaan langsung tidak dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 200 jt dengan alasan :
A. Merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I.
B. Menggunakan teknologi sederhana.
C. Memiliki resiko kecil.
D. Memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket untuk menghindari lelang.

42. 67. Penandatanganan kontrak untuk pekerjaan kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak apabila nilai kontrak :
A. Bernilai di atas Rp. 10 miliar rupiah.
B. Bernilai di atas Rp. 100 miliar rupiah.
C. Bernilai di atas Rp. 50 miliar rupiah.
D. Bernilai di atas Rp. 1 miliar rupiah.

43. 68. Pada pengadaan barang, penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis apabila :
A. Sertifikat garansi yang ditawarkan kurang dari yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
B. Bidang dan subbidang penyedia tidak sesuai dengan persyaratan.
C. Spesifikasi barang yang ditawarkan sama atau lebih tinggi dari pada yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
D. Waktu penyerahan sebelum waktu yang ditentukan dalam dokumen pengadaan.

44. 69. Ketentuan mengenai sertifikat manajemen mutu ISO atau persyaratan lainnya seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis atau pengalaman tertentu :
A. Wajib dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi sederhana
B. Wajib dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi kompleks
C. Wajib dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi perorangan
D. Dapat dipersyaratkan untuk pekerjaan jasa konsultansi kompleks

45. 70. Proses pengadaan barang dengan HPS Rp. 150 jt metode pemilihan yang tepat ialah :
A. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi.
B. Pengadaan langsung.
C. Penunjukan langsung.
D. Seleksi langsung.

46. 71. Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasi penawaran biaya jasa konsultansi dilakukan terhadap :
A. Kewajaran biaya pada kontrak sebelumnya.
B. Kewajaran biaya yang telah ditetapkan oleh asosiasi konsultan.
C. Kewajaran biaya overhead.
D. Kewajaran biaya pada Rician Biaya Langsung Personil (remuneration).

47. 72. Selain syarat-syarat umum kontrak, hal yang harus dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ialah :
A. Gambar perencanaan pada pekerjaan pengadaan barang.
B. Organisasi Pemerintah Daerah.
C. Instruksi kepada peserta.
D. Persyaratan kualifikasi penyedia jasa lainnya.

48. 73. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari suatu penawaran, ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap peserta yang bersangkutan. Ketentuan klarifikasi ialah :
A. Calon penyedia diminta menjelaskan hal-hal yang kurang jelas, tetapi tidak mengubah substansi penawaran.
B. Calon penyedia diminta menjelaskan hal hal yang kurang jelas, tetapi dapat mengubah substansi penawaran.
C. Calon penyedia tidak perlu diminta menjelaskan hal hal yang kurang jelas karena itu tidak mengubah substansi penawaran.
D. Calon penyedia diminta untuk mengubah substansi penawaran.

49. 74. Urutan evaluasi penawaran jasa konsultansi ialah :
A. Evaluasi administrasi, evaluasi biaya, dan evaluasi teknis.
B. Evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi biaya.
C. Evaluasi biaya, evaluasi administrasi dan evaluasi teknis.
D. Evaluasi teknis, evaluasi administrasi dan evaluasi biaya.

50. 75. Dalam pelaksanaan kontrak jasa konsultansi hal-hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak antara lain ialah :
A. Program mutu, rencana kerja, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, dan penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
B. Program mutu, organisasi kerja, tata cara pemanfaatan uang muka, dan penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
C. Program mutu, organisasi kerja, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan dan penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
D. Program mutu, organisasi kerja, tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan, dan rencana pencairan tagihan (termin).

51. 76. Berita acara pembukaan penawaran sampul I pada seleksi umum dengan metode evaluasi kualitas dan biaya dua sampul ditandatangani pada tanggal pembuatan berita acara oleh :
A. Wakil anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
B. Anggota pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) wakil peserta yang hadir atau saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
C. Seluruh anggota pokja ULP dan seluruh peserta yang hadir.
D. Wakil anggota pokja ULP dan 2 (dua) saksi yang ditunjuk oleh ULP.

52. 77. Pekerjaan penyusunan detail engineering desain gedung kantor senilai Rp. 1,25 milliar paling tepat dilakukan dengan metode :
A. Pelelangan umum pascakualifikasi.
B. Seleksi umum prakualifikasi.
C. Pemilihan langsung prakualifikasi.
D. Pemilihan terbatas prakualifikasi.

53. 78. Dari data berikut ini, yang tidak bisa digunakan untuk keperluan penyusunan HPS ialah :
A. Daftar harga dari produsen.
B. Perkiraan perencanaan yang disusun oleh konsultan.
C. Harga barang tahun sebelumnya tanpa memperhitungkan inflasi.
D. Data dari BPS.

54. 79. Yang bukan merupakan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat ialah :
A. Penyimpangan dari dokumen pemilihan yang mempengaruhi lingkup kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan.
B. Penawaran alternative.
C. Penawaran yang tidak menggunakan kop perusahaan.
D. Penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.

55. 80. Ketentuan biaya langsung personil (remuneration) dan biaya langsung non personil (direct reimbursable cost) pada HPS jasa konsultansi sebagai berikut :
A. Biaya langsung personel pada prinsipnya sebesar-besarnya 40 % dari total biaya, kecuali untuk pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus.
B. Biaya langsung non personel pada prinsipnya sebesar besarnya 40 % dari total biaya, kecuali untuk pekerjaan konsultansi yang bersifat khusus.
C. Biaya langsung personel pada prinsipnya sebesar besarnya 50 % dari total biaya.
D. Biaya langsung personel pada prinsipnya sebesar besarnya 60 % dari total biaya.


Score =

Correct answers:

26.B 27.D 28.C 29.A 30.A 31.C 32.C 33.D 34.D 35.A 36.C 37.B 38.D 39.C 40.D 41.D 42.A 43.C 44.C 45.A 46.A 47.D 48.C 49.B 50.C 51.D 52.A 53.C 54.D 55.B 56.C 57.C 58.B 59.B 60.C 61.B 62.D 63.B 64.B 65.C 66.D 67.A&B 68.C 69.B&D 70.B 71.D 72.C 73.A 74.B 75.B 76.B 77.B 78.C 79.C 80.B 81.A 82.C 83.A 84.B 85.A 86.C 87.A 88.C 89.C 90.D
DAFTAR DI SINI

Terima kasih atas partisipasi Saudara. Selanjutnya kami akan menghubungi Saudara.

Penjelasan lebih lanjut, Mohon PRINT UNDANGAN di bawah ini:

DOWNLOAD DAN PRINT UNDANGAN

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Agung Martono
admin@lkpmipwi.com
www.lkpmipwi.com

Simulasi Ujian Online LKPP Bagian I:

Bagian I. Soal Tipe Benar / Salah – terdapat 25 Soal dengan bobot 2. Jadi jika benar semua skor = 50. 

1. Penetapan pemenang untuk seleksi umum dengan menggunakan metode penyampaian satu sampul dan metode evaluasi biaya terendah dilakukan setelah klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

Benar

Salah

2. Salah satu isi dalam dokumen pemilihan ialah instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa.Benar

Salah

3. Pemilihan sistem pengadaan meliputi penetapan metode pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi pengadaan dan jenis kontrak.

Benar

Salah

4. ULP dapat melakukan pengumuman prakualifikasi pelelangan pengadaan barang meskipun dokumen prakualifikasinya belum selesai.

Benar

Salah

5. Dalam standar dokumen pengadaan yang diterbitkan LKPP tidak digunakan istilah Rencana Kerja dan Syarat ( RKS ).

Benar

Salah

6. Dokumen kualifikasi tidak diperlukan dalam metode pemilihan penunjukan langsung penyedia barang/jasa untuk penanganan darurat.

Benar

Salah

7. Dalam dokumen penawaran pekerjaan jasa konsultansi perorangan peserta harus menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Benar

Salah

8. Dalam penyusunan spesifikasi teknis, PPK tidak boleh melibatkan unit kerja lain selain ULP.

Benar

Salah

9. Penetapan HPS salah satu kegiatan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa.

Benar

Salah

10. Dalam penyiapan pengumuman seleksi, Pokja ULP meminta Kerangka Acuan Kerja pekerjaan tersebut kepada PPK.

Benar

Salah

11. Koreksi aritmatik penawaran pekerjaan konstruksi dengan kontrak lump sum tidak dapat dilakukan sebelum dilakukan evaluasi administrasi tetapi pada evaluasi harga.

Benar

Salah

12. Mengevaluasi sistem pengelolaan dokumen pengadaan bukan merupakan tugas ULP karena sistem tersebut telah ditetapkan sebelumnya.

Benar

Salah

13. Salah satu pertimbangan dalam memilih metode pemasukan penawaran ialah tingkat kompleksitas pekerjaan.

Benar

Salah

14. Salah satu kegiatan dalam perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa ialah pengkajian ulang paket pekerjaan.

Benar

Salah

15. Pada pengadaan yang menggunakan metode pascakualifikasi, Surat Pernyataan tidak masuk daftar hitam pada dokumen isian kualifikasi dapat diserahkan walaupun batas akhir pemasukan dokumen penawaran telah berakhir.

Benar

Salah

16. Pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai 1 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi.

Benar

Salah

17. Sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, nilai HPS dapat diubah tanpa pemberitahuan kepada penyedia barang/jasa peserta pengadaan.

Benar

Salah

18. Pada kontrak lump sum, pembayaran kepada penyedia barang/jasa ditentukan berdasarkan hasil pengukuran besaran volume jenis pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Benar

Salah

19. Panitia pengadaan barang/jasa dalam rangka swakelola yang dilaksanakan instansi pemerintah lainnya diangkat oleh Pimpinan instansi pelaksana.

Benar

Salah

20. Salah satu kegiatan dalam persiapan pemilihan penyedia barang/jasa ialah penetapan metode penilaian kualifikasi.

Benar

Salah

21. Pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa ialah tugas dan kewenangan PA/KPA.

Benar

Salah

22. Untuk memperoleh penyedia barang/jasa yang berkinerja bagus, maka metode penilaian kualifikasi harus menggunakan prakualifikasi.

Benar

Salah

23. Kesalahan penulisan batas waktu pengambilan dokumen pada pengumuman pengadaan cukup hanya diralat melalui papan pengumuman resmi.

Benar

Salah

24. Perhitungan Kemampuan Dasar (KD) pada proses pengadaan tidak terkait dengan HPS.

Benar

Salah

25. Cara penilaian persyaratan kualifikasi untuk seleksi umum evaluasi biaya terendah badan usaha ialah dengan sistem gugur.

Benar

Salah


Score =

Correct answers:

1.S 2.B 3.B 4.S 5.B 6.S 7.S 8.S 9.B 10.S 11.B 12.S 13.B 14.B 15.S 16.B 17.S 18.S 19.B 20.B 21.S 22.S 23.S 24.S 25.S

Terima kasih atas partisipasi Saudara. Selanjutnya kami akan menghubungi Saudara.

Penjelasan lebih lanjut, Mohon PRINT UNDANGAN di bawah ini:

DOWNLOAD DAN PRINT UNDANGAN

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Hormat kami,

Agung Martono
admin@lkpmipwi.com
www.lkpmipwi.com